RUU Ketahanan Serta Keamanan Siber Dikira Seperti Jin, Ini Pembicaraannya

RUU Ketahanan Serta Keamanan Siber Dikira Seperti Jin, Ini Pembicaraannya

Keamanan siber digital sebagai tanggung jawab multi aktor, baik pemerintah, swasta ataupun penduduk. Keamanan siber itu mesti punyai peraturan, dikupas dalam serta libatkan seluruh pihak. ” Keamanan siber itu mesti dirapikan, namun mesti dikupas dengan cara dalam serta libatkan seluruh pihak, jangan diam-diam, ” papar pakar keamanan siber, Pratama Delian Persada, dalam Diskusi Publik RUU Ketahanan serta Keamanan Siber (KKS) di Kampus Paramadina, Jakarta, Rabu (25/9/2019) lewat info sah terhadap solo-loghiesuonerie.com.

Menurut Pratama, proses penataan RUU KKS seperti makhluk halus atau jin. ” Mendadak tampak seperti mahkluk jin, kita terkejut lantaran prosedurnya cepat di DPR. Walaupun sebenarnya banyak pasal-pasal yang butuh didiskusikan dengan cara serius, ” pungkasnya. Pratama memberi contoh, masalah 14 dalam RUU KKS mengharuskan Tubuh Intelijen Negara (BIN) mesti menyampaikan tinjauan intelijen siber pada Tubuh Siber serta Sandi Negara (BSSN) . ” Walaupun sebenarnya BIN itu dirapikan dalam UU 17 terkait Intelijen Negara, BIN cuma bisa melapor pada Presiden, ” kata Pratama yang Direktur CISSRECC.

Yang lebih beresiko, lanjut Pratama, yaitu apabila RUU KKS itu disahkan, jadi dapat mengganggu kebebasan akademik. Bila kita belajar hacking walau buat maksud pendidikan dapat mengenai pidana bila tak lapor, ini kan batasi ilmu dan pengetahuan, ” papar doktor alumni UGM itu. Sesaat dosen diplomasi siber Kampus Paramadina, Shiskha Prabawaningtyas, mengemukakan kalau aturan-aturan dalam RUU KKS bertabrakan dengan prinsip diplomasi internasional.

Baca juga : Teknik Tepat Menang Berturut Di Situs Megapoker88 Deposit Pulsa

Ada masukan buat membawa Dubes atau Atase Siber, ini rancu lantaran berseberangan dengan manfaat Diplomat, ” ujarnya. Shiskha menilainya, RUU KKS ini mesti libatkan link sbobet Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berkaitan metode diplomasi siber yang dikehendaki. ” Bila mendadak disahkan, ini malahan bakal menyebabkan soal baru, ” pungkasnya. Pembicara diskusi yang lain, Damar Juniarto dari SAFEnet, memberikan kalau penduduk sipil betul-betul tak disertakan dalam RUU KKS. ” Bila mendadak dalam 5 hari disahkan itu mengkhianati prinsip pengerjaan undang-undang yang wajib dengar masukan rakyat, ” jelasnya.

Damar mengatakan kalau RUU KKS mengintimidasi kebebasan individu di ranah Siber. ” Bila BSSN diijinkan buka data apa yang kita beli dengan cara online, beli makeup kedapatan, beli makanan apakah saja kedapatan, itu bahaya sekali, ” ujarnya. Anggota DPR RI, Sukamta, lewat staf ahlinya menjelaskan Panja RUU KKS dengerin semuanya masukan penduduk. ” Kami tidak akan buru-buru memberlakukan undang-undang sebelum dengar usul publik, ” kata Aulia staf pakar Sukamta.

Aulia memberi tambahan, sampai Rabu 25 September belumlah ada keputusan RUU KKS bakal disahkan. ” Bila dari fraksi PKS menghendaki jangan buru-buru serta dikupas dahulu mungkin di periode DPR seterusnya, ” jelasnya.

1 Comment:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar