ELSAM Papar Empat ‘Aktor’ Menjaga Keamanan Siber Indonesia

ELSAM Papar Empat 'Aktor' Menjaga Keamanan Siber Indonesia

Instansi Studi serta Advokasi Warga (ELSAM) memaparkan empat ‘aktor’ untuk jaga keamanan siber di Indonesia. Ke empat penjaga itu ialah pemerintah, warga, akademisi, serta korporasi. Periset ELSAM, Miftah Fadhli menjelaskan beban keamanan siber itu tidak bisa ditanggung pada pemerintah saja. “Sebab sebenarnya jika kita bicara masalah peningkatan pengembangan serta tehnologi itu malah korporasi yang terbanyak bertindak. Saya mengutamakan pada empat aktor itu sebab mereka punyai peranan semasing,” kata Miftah waktu didapati selesai diskusi Indonesia Internet Governance, di Jakarta, Rabu (9/10).

Pemerintah, kata Miftah, mempunyai peranan penting untuk meramu satu peraturan lewat bahasan mendalam supaya bisa mengendalikan dunia siber. “Pemerintah di bagian peraturan yang memberi amanat penerapan, pekerjaan, kuasa, distribusi peranan tiap aktor ini apa. Itu wewenang peraturan cuma berada di pemerintah,” kata Miftah. Ke-2 ialah korporasi. Miftah menjelaskan dunia digital terutamanya ekonomi digital digerakkan oleh korporasi. Korporasi tahu dari sisi tehnis mengenai perubahan tehnologi yang beralih secara cepat.

Baca juga : RUU Ketahanan Serta Keamanan Siber Dikira Seperti Jin, Ini Pembicaraannya

Selanjutnya pengembangan-pengembangan tehnologi seperti apa, yang akan berlangsung pada saat depan serta langkah melawannya itu korporasi yang mengetahui sebab mereka yang terus up-date masalah itu,” katanya. Ke empat ialah warga sipil. Warga sipil ini tidak hanya terbatas pada ormas, tetapi lebih mengarah warga jadi pemakai tehnologi. Semua data-data kegiatan pemakai diurus dalam big data. Data-data ini dipakai oleh korporasi untuk meningkatkan aplikasi serta tehnologi digital.

Jadi pemakai punyai hak dengan automatis untuk tahu serta untuk terjebak dalam pemungutan ketetapan keamanan siber,” kata Miftah. Aktor ke empat ialah akademisi. Akademisi bertindak untuk bikin standard sertifikasi beberapa petugas keamanan siber. Dia menjelaskan akademisi yang semestinya membuat standardisasi ini. “Untuk sertifikasi itu kan perlu standar-standar akademis untuk memandang seberapa jauh satu orang dapat dipandang wajar untuk jaga data jadi petugas perlindungan. Atau jadi profesional dalam kerangka pengaturan mitigasi siber,” tuturnya.

1 Comment:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar